Hadapi Puncak El Niño, Polda Riau Perkuat Kolaborasi Pengendalian Karhutla

Kepolisian Daerah (Polda) Riau bersama pemerintah daerah, TNI, Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, dan sejumlah instansi terkait memperkuat sinergi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla yang digelar di GOR Presisi Polda Riau, Jumat (28/8/2026).

Rapat koordinasi dihadiri Kapolda Riau, Wakapolda Riau, Irwasda Polda Riau, para pejabat utama Polda Riau, Menteri Kehutanan RI beserta jajaran, Plt. Gubernur Riau, unsur Forkopimda, serta berbagai instansi terkait.

Menteri Kehutanan RI dalam pembukaannya menyampaikan bahwa pengendalian Karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan pemantauan hotspot secara nasional, Riau berada di urutan kelima setelah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Meski demikian, capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah. Menteri Kehutanan mengingatkan bahwa fenomena El Niño yang cukup kuat diperkirakan masih berlangsung hingga awal Oktober, dengan puncaknya terjadi pada September. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan yang harus diantisipasi bersama, terlebih tren Karhutla mengalami peningkatan dari Juli menuju Agustus.

Dalam rapat tersebut, Kapolda Riau menyampaikan bahwa Polda Riau bersama Pangdam, pemerintah daerah, dan seluruh jajaran telah berkomitmen memperkuat kolaborasi secara gotong royong, mulai dari tahap pra-bencana, pemadaman, hingga penanganan pascabencana.

Berdasarkan data pantauan hotspot pada 28 Agustus 2026, terdeteksi 161 titik hotspot yang didominasi kategori medium sebanyak 146 titik. Konsentrasi hotspot terutama berada di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir. Selain itu, kawasan Suaka Margasatwa Cagar Biosfer Giam Siak Kecil menjadi salah satu area yang mendapat perhatian karena memiliki karakteristik rawa gambut yang sangat tebal.

Dari sisi penegakan hukum, Polda Riau mencatat sepanjang periode 2025–2026 telah menangani 98 laporan polisi dengan 110 tersangka dan total luas lahan terbakar mencapai 1.369,9 hektare.

Khusus pada 2026, terdapat 37 laporan polisi dengan 40 tersangka. Seluruh tersangka dalam perkara tersebut merupakan perorangan, dengan luas lahan terbakar mencapai 904,07 hektare. Berdasarkan hasil penanganan perkara, motif yang ditemukan berkaitan dengan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.

Polda Riau juga terus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam upaya pencegahan. Menindaklanjuti arahan Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026, sebanyak 113 perusahaan sawit dan HTI telah dikumpulkan untuk memperkuat partisipasi aktif dalam pengendalian Karhutla.

Sebagai langkah pencegahan permanen, Polda Riau memasang 513 plang peringatan penegakan hukum di lokasi kejadian. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah pemanfaatan maupun penanaman kembali pada lahan yang telah terbakar sehingga dapat memutus mata rantai kejahatan Karhutla.

Polda Riau juga melakukan transformasi dashboard Lancang Kuning menjadi Green Police melalui kolaborasi dengan Universitas Riau. Sistem tersebut diarahkan untuk memantau upaya restorasi lingkungan, sejalan dengan target penanaman satu juta pohon oleh jajaran Polres hingga Desember 2026.

Untuk memperkuat respons di lapangan, ratusan personel telah digeser ke sejumlah wilayah rawan, antara lain Pelalawan, Rimbo Panjang, Siak, dan Indragiri Hilir. Dukungan kepada masyarakat terdampak juga dilakukan melalui layanan kesehatan, trauma healing, serta pembagian masker.

Sementara itu, Plt. Gubernur Riau menyampaikan bahwa tercatat 3.293 kasus kesehatan terkait Karhutla di kabupaten/kota. Meski demikian, seluruh pasien masih dapat ditangani dan belum terdapat pasien yang harus menjalani rawat inap. Pemerintah Provinsi Riau bersama jajaran juga telah membagikan 69.500 masker di Pelalawan dan Pekanbaru.

Pemprov Riau bersama TNI dan Polri selanjutnya akan memperkuat sistem pencegahan hingga tingkat desa melalui Rapat Koordinasi Tingkat Desa yang melibatkan bupati, camat, lurah, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Danramil, dan Kapolsek.

Dalam mendukung operasi pemadaman dan pemantauan, BNPB dan Kementerian Kehutanan menyiapkan lima unit pesawat water bombing serta pesawat patroli/pemantauan cuaca. Sejumlah kendala teknis pada armada masih dalam proses perbaikan untuk memastikan kesiapan operasional.

Menutup rapat, Menteri Kehutanan memberikan apresiasi kepada TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api yang berada di garis depan penanganan Karhutla. Ia menekankan pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana untuk melindungi personel yang bertugas di lapangan.

Menteri Kehutanan juga menegaskan bahwa penanggulangan Karhutla merupakan tanggung jawab lintas sektor. Karena itu, kolaborasi antarlembaga dan keterlibatan dunia usaha harus terus diperkuat.

“Semangat kolaborasi ini harus terus ditingkatkan,” tegasnya, seraya menyambut baik rencana rapat koordinasi lanjutan yang akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan BNPB.

Melalui penguatan sinergi, kesiapsiagaan, penegakan hukum, serta langkah pencegahan dan restorasi lingkungan, seluruh pihak berkomitmen menghadapi puncak El Niño pada September sekaligus menekan risiko Karhutla di Provinsi Riau.

Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman dan terkendali.