Sinergi untuk Keadilan: Peresmian Pos Bantuan Hukum, Penandatanganan Kerjasama Strategis, dan Pemberian Penghargaan oleh Menteri Hukum RI di Provinsi Riau
Peresmian Pos Bantuan Hukum, Penandatanganan Kerjasama Strategis, dan Pemberian Penghargaan oleh Menteri Hukum RI di Provinsi Riau
Dalam rangka memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan dan layanan bantuan hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, serta Pemberian Penghargaan kepada Kepala Daerah di Provinsi Riau. Acara berlangsung pada Selasa, 21 Oktober 2025, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Balai Serindit, Aula Gubernuran, Jl. P. Diponegoro No. 23, Pekanbaru.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, serta dihadiri oleh jajaran tinggi lintas kementerian, lembaga, TNI-Polri, hingga kepala daerah se-Provinsi Riau. Turut hadir antara lain Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Gubernur Riau, Pangdam XIX/TT, Kajati Riau, Kapolda Riau, serta para pejabat utama dari instansi vertikal dan daerah.
Rangkaian acara dimulai dengan pemutaran video profil Posbakum, dilanjutkan dengan laporan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, dan sejumlah sesi penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Hukum dan mitra strategis, termasuk dengan Kejaksaan Tinggi Riau, Polda Riau, Pengadilan Tinggi Riau, BNNP Riau, serta Pemerintah Daerah di wilayah Riau.
Sambutan dari Gubernur Riau dan Duta Posbakum turut menguatkan komitmen bersama dalam memperluas akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Sebagai bentuk apresiasi, Menteri Hukum dan HAM RI juga menyerahkan penghargaan kepada 13 Kepala Daerah yang dinilai berperan aktif dalam mendukung layanan bantuan hukum di wilayahnya.
Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata antar pimpinan, serta peresmian dan peluncuran resmi Pos Bantuan Hukum oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Staf Khusus Menteri, dan Duta Posbakum, yang menjadi simbol dimulainya babak baru dalam pelayanan hukum yang lebih inklusif dan merata di Riau.
Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih adil, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penegakan hak asasi manusia.
Ditulis oleh VT — PPID Polda Riau
Kategori: Informasi Berkala

Bagikan berita ini

Kembali ke Halaman Sebelumnya