Kapolda Riau dan Deputi BNN RI Perkuat Sinergi Pemberantasan Narkoba, Dorong Rehabilitasi dan Pemberdayaan Pengguna

Kepolisian Daerah (Polda) Riau terus memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Provinsi Riau. Selain mengoptimalkan penegakan hukum, Polda Riau juga mendorong penguatan program rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah komprehensif untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba.

Komitmen tersebut disampaikan Kapolda Riau saat menerima audiensi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol. Drs. Aldrin M.P. Hutabarat, S.H., M.Si., di Cafetaria Lantai 3 Mapolda Riau, Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BNNP Riau Brigjen Pol. Christ Reinhard Pusung, S.I.K., M.Han., M.H., Wakapolda Riau, Irwasda, serta para pejabat utama Polda Riau dan jajaran BNN.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Riau menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang selama ini terjalin antara Polda Riau dan BNNP Riau dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Meski baru sekitar satu hingga dua bulan bertugas di Provinsi Riau, Kapolda menilai koordinasi dan kerja sama kedua institusi telah berjalan dengan baik, terutama dalam pengungkapan berbagai kasus narkotika.

Salah satu hasil sinergi tersebut terlihat dari pengungkapan kasus narkotika terbaru dengan barang bukti sekitar 10 kilogram sabu. Capaian ini menjadi bukti keseriusan aparat dalam menindak jaringan peredaran gelap narkoba yang mengancam masyarakat.

Namun, Kapolda menegaskan bahwa penanganan persoalan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Berdasarkan data penanganan perkara, sekitar 70 hingga 80 persen tersangka kasus narkotika di Provinsi Riau merupakan pengguna. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, khususnya melalui rehabilitasi bagi mereka yang memenuhi kriteria sebagai penyalahguna.

Menurut Kapolda, penegakan hukum terhadap jaringan pengedar dan bandar narkoba harus tetap dilakukan secara tegas. Sementara itu, para pengguna perlu mendapatkan penanganan yang tepat melalui mekanisme rehabilitasi, sehingga memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan secara produktif di tengah masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Polda Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah membahas rencana pembangunan sejumlah rumah rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Program tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada 2027.

Tidak hanya berfokus pada pemulihan, Kapolda juga mendorong adanya program pemberdayaan dan pelatihan keterampilan melalui kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Dengan demikian, peserta rehabilitasi yang telah memenuhi persyaratan tidak hanya memperoleh pendampingan pemulihan, tetapi juga dibekali kemampuan untuk bekerja dan kembali mandiri secara ekonomi.

Bahkan, muncul gagasan untuk melibatkan peserta rehabilitasi yang telah memenuhi persyaratan dalam kegiatan produktif, termasuk pekerjaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Pelaksanaannya tentu harus melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum serta mempertimbangkan hasil asesmen dari pihak berwenang.

Kapolda Riau berharap sinergi antara Polda Riau, BNNP Riau, Pemerintah Provinsi, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Tenaga Kerja, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Menurutnya, persoalan narkoba harus ditangani melalui pendekatan terpadu yang mencakup penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi hingga pemberdayaan masyarakat.

Melalui audiensi tersebut, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan penanganan narkoba yang lebih efektif dan berkelanjutan di Provinsi Riau. Tidak hanya menindak pelaku kejahatan narkotika, tetapi juga memberikan kesempatan kepada para pengguna untuk pulih, memperoleh keterampilan, kembali produktif, dan tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Polda Riau berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi bersama BNN dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan Provinsi Riau yang aman, sehat, dan terbebas dari ancaman narkoba.