Kapolda Riau Ajak Ubah Kampung Dalam Menjadi Kampung Bersih Narkoba, Dorong Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kepolisian Daerah (Polda) Riau bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pemerintah Kota Pekanbaru memperkuat upaya pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui program pemberdayaan masyarakat bertajuk Kampung Dalam Bersinar (Bersih Narkoba). Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI di Jalan Kampung Dalam, tepatnya di depan Kantor KSOP Kelas II Pekanbaru, Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Kegiatan ini dihadiri Kapolda Riau, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Pol. Drs. Aldrin MP. Hutabarat, Kepala BNNP Riau, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Kapolresta Pekanbaru, jajaran Polda Riau, unsur TNI, pemerintah daerah, serta tokoh dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa pembentukan Kampung Dalam Bersinar bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah nyata untuk mengubah citra dan kondisi sosial masyarakat menuju lingkungan yang aman, sehat, produktif, serta terbebas dari ancaman narkoba.

Kapolda menyebutkan, Kampung Dalam yang dihuni sekitar 2.600 jiwa selama ini masih menghadapi persoalan stigma negatif akibat peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Karena itu, momentum pembentukan Kampung Bersinar harus menjadi titik awal perubahan agar Kampung Dalam ke depan dikenal sebagai kawasan yang membanggakan, bukan lagi identik dengan persoalan narkoba.

Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum melalui penangkapan dan pengungkapan jaringan. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup pencegahan, penindakan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Kapolda Riau juga menyoroti pentingnya faktor sosial dan ekonomi dalam mencegah masyarakat terjerumus ke dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, khususnya generasi muda, perlu mendapatkan perhatian melalui program pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pembukaan peluang ekonomi.

Untuk itu, Kapolda meminta Kapolresta Pekanbaru melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak persoalan narkoba, terutama mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap. Selanjutnya, Polda Riau akan mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta dinas terkait, termasuk Dinas Koperasi dan UMKM, guna menghadirkan program pemberdayaan yang tepat sasaran.

Kapolda turut mengungkapkan bahwa sejak 3 Oktober 2026, jajaran kepolisian telah melaksanakan sejumlah kegiatan penindakan di wilayah Kampung Dalam. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 46 orang diamankan, terdiri atas 28 orang pengguna dan 18 orang yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

Dari pengembangan pengungkapan kasus, petugas juga berhasil mengungkap jaringan narkotika dengan barang bukti sekitar 36 kilogram narkotika serta 1.000 cartridge. Selain itu, Polresta Pekanbaru telah melaksanakan sekitar 13 kali kegiatan operasi dan penyisiran sejak 9 Oktober 2026 untuk menekan aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

Kapolda menegaskan, penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika akan terus dilakukan secara tegas dan konsisten. Namun, masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan kesempatan untuk pulih melalui rehabilitasi, pendampingan, dan pembinaan.

Komitmen pemberantasan narkoba, lanjutnya, juga harus dimulai dari internal Polri. Kapolda menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada anggota yang terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Sementara anggota yang terbukti sebagai pengguna akan mendapatkan penanganan, pembinaan, dan program pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Pol. Drs. Aldrin MP. Hutabarat menjelaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan melalui pendekatan hulu dan hilir. Tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga edukasi, peningkatan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Melalui program pemberdayaan alternatif, BNN memberikan pembinaan teknis keterampilan atau life skill kepada mantan narapidana, mantan pecandu narkoba, masyarakat yang sedang menjalani rehabilitasi, kelompok rentan penyalahgunaan narkoba, hingga masyarakat kurang mampu.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi melalui pendekatan Pentahelix yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, media, akademisi, dan masyarakat. Seluruh unsur tersebut diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi, membuka akses permodalan, menciptakan peluang usaha, serta membantu pemasaran produk masyarakat binaan.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki penghasilan mandiri dan kehidupan yang lebih baik. Upaya tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak jaringan narkotika sekaligus mengurangi faktor sosial ekonomi yang berpotensi mendorong masyarakat terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan deklarasi Kampung Dalam Bersinar, penandatanganan komitmen bersama antinarkotika, diskusi bersama masyarakat, serta peninjauan masyarakat binaan program pemberdayaan alternatif BNNP Riau.

Kapolda Riau berharap pembentukan Kampung Dalam Bersinar dapat menjadi model perubahan bagi wilayah lain di Provinsi Riau. Masih terdapat empat wilayah lainnya yang perlu didorong untuk melaksanakan program serupa melalui sinergi BNN, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat.

Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Polda Riau berkomitmen mendukung terwujudnya lingkungan masyarakat yang sehat, aman, produktif, dan bebas dari narkoba demi menyelamatkan generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045.