Kapolda Riau Tekankan Pelayanan Humanis dan Responsif, Personel Diminta Tidak Menunggu Viral

Kapolda Riau menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas personel, serta pelaksanaan tugas kepolisian yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Commander Wish terkait arahan program prioritas dan kebijakan pimpinan Polri Tahun 2026 di Aula Tri Brata Lantai 5 Polda Riau, Rabu (14/10/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri Wakapolda Riau, Irwasda Polda Riau, para pejabat utama Polda Riau, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Riau.

Dalam arahannya, Kapolda Riau menekankan bahwa kebijakan pimpinan Polri harus diterjemahkan menjadi langkah konkret yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, sejumlah program telah berjalan, tetapi perlu diperkuat melalui pelaksanaan yang konsisten, pelaporan yang akurat, serta evaluasi terhadap hasil nyata di lapangan.

Kapolda mengingatkan seluruh personel agar mengedepankan prinsip responsif tanpa harus menunggu suatu persoalan menjadi viral. Setiap laporan dan permasalahan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat, profesional, dan bertanggung jawab.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak boleh sebatas formalitas atau kegiatan seremonial. Para pimpinan satuan diminta menjadi teladan, membangun komunikasi yang baik, serta memastikan setiap tindakan kepolisian memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kapolda turut mengingatkan personel agar tidak menyalahgunakan seragam maupun kewenangan untuk kepentingan pribadi. Integritas, pengendalian emosi, sikap humanis, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sangat dipengaruhi oleh perilaku dan kualitas kepemimpinan. Karena itu, setiap pimpinan harus berani mengambil keputusan, melakukan evaluasi, memperbaiki kekurangan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas anggotanya.

Dalam mendukung transformasi Polri, Kapolda Riau menggarisbawahi empat aspek utama yang perlu diperkuat, yakni orientasi pelayanan publik, metode pengamanan berbasis pencegahan, pola kerja yang meningkatkan kehadiran personel di lapangan, serta akuntabilitas setiap kegiatan.

Seluruh satuan kerja dan jajaran Polres diminta menyesuaikan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan karakteristik wilayah masing-masing. Perencanaan kegiatan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, pemetaan kerawanan, dan indikator keberhasilan yang jelas, bukan sekadar mengejar jumlah kegiatan.

Kapolda juga menekankan pentingnya penguatan intelijen prediktif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Riau. Sejumlah ancaman yang menjadi perhatian meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), konflik lahan, peredaran narkotika, pertambangan tanpa izin (PETI), kejahatan lintas batas, serta dinamika sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

Hasil analisis intelijen diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai penyebab, potensi perkembangan, dampak, dan langkah antisipasi terhadap setiap ancaman. Dengan demikian, penempatan personel dan pelaksanaan patroli dapat dilakukan secara lebih efektif berdasarkan lokasi, waktu, serta tingkat kerawanan.

Selain itu, Kapolda mendorong penguatan program Green Policing dan Democratic Policing melalui kegiatan yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Program pelestarian lingkungan, perlindungan satwa, pembangunan fasilitas publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian dari upaya membangun keamanan yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan.

Dalam bidang penegakan hukum, Kapolda menegaskan bahwa pendekatan humanis harus berjalan beriringan dengan ketegasan dan kepastian hukum. Setiap perkara harus ditangani secara profesional, proporsional, tidak diskriminatif, serta berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta jajaran meningkatkan kualitas komunikasi publik dan menjaga hubungan profesional dengan media. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus akurat, telah diverifikasi, serta sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Wakapolda Riau menekankan pentingnya tindak lanjut program Commander Wish Kapolri melalui semangat Bermitra Bersama Masyarakat (BBM). Ia meminta seluruh jajaran memastikan setiap program terlaksana secara nyata, terdokumentasi dengan baik, dan dilaporkan secara tepat waktu hingga tingkat Mabes Polri.

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Wakapolda meminta Polda Riau dan seluruh Polres menyiapkan Posko Bermitra Bersama Masyarakat yang informatif, didukung data akurat dan mutakhir, serta dikelola operator yang kompeten. Posko tersebut diharapkan menjadi sarana pemantauan pelaksanaan program dan evaluasi hasil kerja personel di lapangan.

Wakapolda juga menekankan pelaksanaan delapan program Quick Wins Polri, meliputi Ruang Publik Aman, pemberantasan narkoba, pemberantasan judi online dan penipuan digital, layanan 110 respons cepat, penanganan perkara dan SP2HP, pembenahan internal, penguatan Polres dan Polsek, serta kesiapan penerapan KUHP dan KUHAP.

Khusus dalam menghadapi pemberlakuan ketentuan hukum yang baru, seluruh personel diminta meningkatkan pemahaman melalui pembelajaran terarah dan pelibatan tenaga ahli yang kompeten. Penguasaan hukum dinilai penting agar setiap kewenangan kepolisian dijalankan secara tepat, profesional, dan sesuai etika.

Selain peningkatan kompetensi, Wakapolda mengingatkan bahwa pelaksanaan tugas harus didukung kedisiplinan, pengelolaan anggaran yang transparan, pemanfaatan teknologi informasi, serta sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kegiatan tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi juga harus memiliki hasil yang terukur dan dapat dievaluasi.

Melalui kegiatan Commander Wish tersebut, seluruh jajaran Polda Riau diharapkan semakin memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan membangun kepercayaan publik melalui kinerja yang profesional, humanis, responsif, prediktif, transparan, serta berkeadilan.

Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman dan terkendali.