Polda Riau Tegaskan Tindak Lanjut Temuan BPK RI untuk Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas

Kepolisian Daerah (Polda) Riau menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh hasil dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas.

Komitmen tersebut disampaikan Kapolda Riau dalam Exit Meeting Pelaksanaan Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2026 yang digelar di Aula Tribrata Lantai 5 Polda Riau, Kamis (20/8/2026) pukul 09.00 WIB. Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat utama Polda Riau, para Kapolres/ta jajaran, serta Tim Pemeriksa BPK RI.

Kapolda Riau menyampaikan apresiasi kepada Tim Pemeriksa BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan konstruktif. Menurutnya, kehadiran BPK RI merupakan bagian penting dari mekanisme check and balance untuk memastikan pengelolaan sumber daya negara berjalan tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Polda Riau, khususnya dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas, serta pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kapolda menekankan bahwa setiap pelaksanaan tugas harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyoroti kompleksitas tantangan penegakan hukum di wilayah Riau. Kondisi geografis yang memiliki wilayah pesisir luas, kawasan perbatasan, serta jalur-jalur yang sulit dijangkau dapat dimanfaatkan jaringan kejahatan untuk menjalankan aktivitas ilegal. Karena itu, upaya pencegahan dan penegakan hukum perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

Menurut Kapolda, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Polda Riau juga perlu memperkuat capacity building, pemberdayaan masyarakat, serta upaya pencegahan dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan juga dinilai penting untuk mencegah masyarakat terjerumus ke jalur ilegal.

Kapolda menegaskan, hasil pemeriksaan BPK RI harus menjadi instrumen perbaikan organisasi dan tidak berhenti pada penyelesaian administratif. Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti secara tuntas, berkelanjutan, terukur, dan tepat waktu.

“Setiap temuan dan rekomendasi BPK RI harus menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki tata kelola organisasi,” tegas Kapolda. Ia juga memerintahkan seluruh Kasat dan Kasatwil segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan mengidentifikasi permasalahan serta menyusun langkah perbaikan secara kolektif dan terukur.

Selain membahas hasil pemeriksaan, Kapolda menekankan pentingnya menghadirkan kegiatan kepolisian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui Ekspedisi Merah Putih Presisi, yang menjadi bagian dari upaya menghadirkan negara di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan. Kegiatan tersebut mencakup pembagian bendera Merah Putih, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, serta dialog bersama masyarakat dan tokoh setempat.

Kapolda juga menyoroti persoalan lingkungan di wilayah pesisir Riau, khususnya abrasi dan kerusakan mangrove. Melalui Ekspedisi Merah Putih Presisi, Polda Riau berupaya menggabungkan pelayanan kepada masyarakat dengan kepedulian terhadap lingkungan. Mangrove dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir, menyerap karbon, menghasilkan oksigen, sekaligus melindungi wilayah pesisir dari abrasi.

Menutup arahannya, Kapolda Riau memberikan empat penekanan kepada seluruh personel, yakni mencermati setiap hasil dan rekomendasi pemeriksaan BPK RI, segera memperbaiki kelemahan sistem maupun administrasi, memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti secara tepat dan terukur, serta memperkuat pengawasan melekat dan pengendalian internal agar kesalahan yang sama tidak kembali terjadi.

Polda Riau berharap sinergi dengan BPK RI terus terjalin dengan baik. Hasil pemeriksaan diharapkan tidak hanya menjadi catatan evaluasi, tetapi menjadi momentum untuk membangun tata kelola kepolisian yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.