Rapat Penanganan Konflik TNTN di Kantor Gubernur Riau, Pemerintah Tekankan Dialog dan Solusi Berkeadilan

Pemerintah Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi terkait penanganan konflik di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) pada Senin, 13 April 2026, sekitar pukul 10.30 WIB di Kantor Gubernur Riau. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan DPR RI, serta unsur masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Riau Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, Pangdam XIX/TT Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, perwakilan Kejati Riau, Danrem 031/WB, perwakilan Komisi III DPR RI Hj. Siti Aisyah, serta Bupati Pelalawan H. Zukri Misran. Selain itu, sejumlah pejabat utama Polda Riau, TNI, Kejaksaan, serta perwakilan organisasi masyarakat Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli (AMMP) turut mengikuti rapat.

Dalam forum tersebut, perwakilan AMMP yang dipimpin Wandri Saputra Simbolon menyampaikan aspirasi masyarakat terkait ketidakjelasan pola relokasi di kawasan TNTN. Mereka meminta pemerintah memfasilitasi pertemuan secara daring dengan pemerintah pusat agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung. Selain itu, masyarakat juga menyerahkan draf kesepakatan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian konflik.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Gubernur Riau menyampaikan bahwa Tim Percepatan Penanganan Tesso Nilo (TP2TNTN) telah melaporkan perkembangan kepada pemerintah pusat dan saat ini masih menunggu kepastian terkait penetapan lahan relokasi. Pemerintah, kata dia, berkomitmen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan akan tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku.

Pangdam XIX/TT menegaskan bahwa relokasi hanya dilakukan terhadap masyarakat yang bersedia secara sukarela. Ia menjelaskan bahwa proses yang berjalan saat ini menghadapi sejumlah kendala teknis dan administratif, sehingga membutuhkan waktu serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat. Pangdam juga menekankan pentingnya menjaga fungsi kawasan TNTN sebagai wilayah konservasi yang harus dilindungi.

Sementara itu, perwakilan Komisi III DPR RI menilai bahwa pemerintah telah berupaya maksimal dalam menyediakan solusi relokasi. Ia mengingatkan agar pendekatan yang dilakukan tidak bersifat represif, melainkan mengedepankan dialog dan pendekatan humanis guna menghindari konflik yang lebih luas di tengah masyarakat.

Kapolda Riau dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya komunikasi dan dialog dalam menyelesaikan persoalan. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan rasa kebersamaan dalam mencari solusi yang adil. Kapolda juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan di TNTN, termasuk perlindungan satwa seperti gajah yang terancam akibat aktivitas ilegal.

Di sisi lain, Danrem 031/WB menyampaikan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat untuk beraktivitas selama tidak melanggar aturan. Ia juga mendorong adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam program penghijauan serta menjaga stabilitas keamanan di lapangan.

Perwakilan Kejati Riau turut menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari potensi gesekan. Hal senada juga disampaikan Bupati Pelalawan yang mengharapkan adanya solusi konkret yang dapat diterima semua pihak.

Dalam sesi lanjutan, masyarakat kembali menegaskan tuntutan agar difasilitasi pertemuan langsung dengan pemerintah pusat. Selain itu, mereka juga meminta perhatian terhadap kebutuhan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP bagi anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan, serta perbaikan infrastruktur jalan di wilayah mereka.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Gubernur Riau menyatakan akan mengoordinasikan permintaan pertemuan daring dengan pemerintah pusat. Sementara untuk pelayanan administrasi kependudukan, pemerintah daerah akan membahas lebih lanjut bersama pihak terkait di Kabupaten Pelalawan.

Rapat berlangsung dalam suasana kondusif dengan mengedepankan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Seluruh pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi guna mencari solusi terbaik dalam penyelesaian konflik di kawasan TNTN secara berkeadilan dan berkelanjutan.